SURABAYA—Dalam rangka persiapan pelaksanaan Makassar Investment Forum (MIF) tahun 2024 pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan negara melalui Konsulat Jenderal di Surabaya, Kamis (13/6/2024).
Rombongan yang dipimpin langsung Kepala Dinas PM-PTSP, Helmy Budiman itu antara lain mengunjungi perwkilan negara Amerika Serikat melalui Konsulat General of The United States of America, Belanda melalui Netherlands Business Support Office (NBSO), Korea Selatan melalui Korea Trade-Investment Promotion Agency Embassy of the Republic of Korea (KOTRA), dan United Kingdom melalui Konsulat General of United Kingdom.
Dalam Audiensi Helmy Budiman didampingi dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal, dan dua kepala bidang lainnya yang juga sekaligus mengundang perwakilan negara tersebut beserta perusahaan-perusahaan asal negara tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Makassar Investment Forum (MIF) 2024 yang akan digelar pada tanggal 24-26 Juli 2024 di Hotel The Rinra Makassar.
Helmy menegaskan, MIF 2024 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Makassar International 8 Festival (F8) tersebut, akan mengusung tema “Investment for All” (Makassar penyangga ibukota negara Nusantara).
Lebih lanjut menurut Helmy, pada pergelaran MIF tahun 2024 ini ada beberapa agenda seperti talk show dengan narasumber dari Otorita Ibukota Nusantara (IKN), Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Perum Peruri.
“Untuk agenda lainnya ada business matching (one on one meeting), mayor’s project expose dan investment dinner. Beberapa fokus sektor yang juga akan dibahas pada forum tahun ini memfokuskan beragam sektor yang berpotensial di Indonesia seperti infrastruktur dan transportasi, tourism, perkebunan, perikanan dan kelautan,” terang Helmy
Selain dari perwakilan negara asing, menurut Helmy peserta Makassar investment forum tahun ini juga berasal dari pemerintah daerah di Sulawesi, pemerintah daerah sekitar IKN, perusahaan swasta nasional, asosiasi usaha, BUMN dan BUMD. (*/4dv)
