JAKARTA – Politik uang atau money politic merupakan tindakan yang sangat merusak tatanan demokrasi, khususnya berkaitan dengan Pemilu, sejak diterapkannya pemilihan langsung aksi money politic selalu terjadi, modusnyapun beragam.
Bila diamati dari waktu ke waktu modus money politic semakin canggih, semakin ketatnya aturan ternyata menyebabkan pelaku money politic semakin lihai dalam bermanuver.
Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menjelaskan, upaya pemberantasan money politic harus dilihat sebagai upaya bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu.
“Memberantas money politic butuh kerja bersama, jangan hanya dibebankan kepada penyelenggara. Masyarakat, Caleg, dan lembaga pemerhati Pemilu perlu bekerja kolektif, jadi jangan biarkan penyelenggara Pemilu Bekerja Sendiri” jelas kepada Mediasulsel.com, Sabtu (5/1/2019).
Money politic tidak hanya mendatangkan kerugian bagi Caleg yang bersaing di Pileg, lebih dari itu merugikan masyarakat Indonesia secara umum.
“Bila ada yang bertanya mengapa harus kerja bersama berantas money politic, jawabannya jelas, karena money politic merusak sistem demokrasi”
“Padahal kesejahteraan diperjuangkan melalui jalur demokrasi, demokrasi yang rusak tidak mungkin mendatangkan kesejahteraan bagi semua pihak” terangnya.
“Biasanya semakin menjelang hari pencoblosan aktivitas money politic juga semakin tinggi, Caleg yang malas turun langsung ke masyarakat lebih mengandalkan jual beli suara menjelang pencoblosan, ini perlu di perhatikan dengan seksama,” pungkasnya.
Memberantas money politic memang bukan upaya mudah, namun bukan berarti mustahil, jika kita memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan demokrasi keindonesiaan maka semuanya bisa dilakukan. [*/shar]
