Bengkaknya biaya KCBJ menunjukkan perencaaan yang tidak cermat dari pemerintah dalam membangun kerjasama dengan investor. Apalagi untuk proyek yanag sejatinya bukan program prioritas dan bemanfaat untuk banyak orang di tengah krisisnya dana negara. Apalagi Utang seperti ini juga bisa membahayakan kedaulatan negara.
Untuk menambal pembengkakan biaya itu, baik Indonesia maupun China menanggung beban masing-masing 60 dan 40 persen. Di mana Indonesia akan kebagian beban sekitar US$597 juta. Kini, pemerintah tengah berusaha mencari utangan kepada China Development Bank.
Saat 2014 utang Indonesia hanya 2.600 triliun. Itu total utang selama hampir 40 tahun. 9 tahun rezim ini berkuasa utang Indonesia nyaris 7.000 triliun dan itu masih akan terus bertambah.
Hampir semua proyek di negeri ini dibayar dengan utang, BUMN, bandara, jalan tol, sirkuit sampai Kereta cepat dan rezim ingin memamerkan kebanggaan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemajuan sebagaimana cerita pak mamat tadi.
Mungkin kita belum lupa bahwa janji awal proyek Kereta Cepat ini adalah 100% swasta yang artinya jika proyek ini gagal maka sepeserpun uang rakyat tidak terpakai, swasta yang akan menanggung.
Namun faktanya china melalui KCIC meminta indonesia menalanginya. Proyek ini tidak murni 100% swasta. proyek ini dilakukan oleh BUMN yang artinya mau rugi sekian triliun, mau manajemennya maling, mau dananya dikorupsi dll BUMN tetap akan ditalangi negara.
Yang jadi pertanyaan 10-20 tahun kedepan saat operasional Kereta Cepat ini rugi siapa yang akan membayar biaya operasional?
Kita coba hitung-hitung, jika proyek ini berjalan biaya operasional dan biaya maintenance estimasi habis sekitar Rp1 triliun pertahun maka total dana yang dibutuhkan berkisar Rp2-3 triliun jika Kereta ini terus beroperasi.
Berapa harga tiket, berapa target penumpang sehari atau pertahun untuk menutupi biaya operasional tadi?
Sementara Jakarta ke bandung masih bisa di akses dengan travel, Kereta reguler, mobil pribadi bahkan pesawat yang biayanya lebih terjangkau, bila pada akhirnya tiket kereta cepat disubsidi oleh pemerintah sudah bisa di pastikan memakai uang rakyat.
270 juta penduduk indonesia harus mensubsidi kenikmatan kurang dari 5% orang, kenapa? karena orang Kalimantan, Sumatera, papua hingga Sulawesi tidak menikmati proyek ini secara langsung namun dana talangan proyek ini akan ditanggung pajak. Pajak anak cucu kita kedepan
Maka benarlah bahwa pembangunan proyek Kereta Cepat ini adalah sesuatu yang tidak urgen terlebih pembangunannya menggunakan utang riba yang dampak kedepan pasti akan dirasakan oleh rakyat.
