MAKASSAR – Aparat kepolisan mengamankan enam oknum diduga joki pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham berlangsung di Makassar.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengemukakan, kasus Joki CPNS terungkap saat petugas ujian seleksi mencocokan nomor peserta dan foto KTP peserta.
“Ketika diklarifikasi, ternyata foto dan KTP berbeda. Inilah yang menjadi dasar polisi untuk membongkar kasus perjokian CPNS,” ucap Kombes Pol Dicky Sondani awak media, Senin (29/10/2018).
Kronologis perjokian, saat empat orang peserta CPNS minta tolong kepada seorang dokter berinisial WD yang merupakan broker untuk mencari jalan agar lolos jadi PNS Kemenkumham.
“WD berinisiatif mencari Joki. Dengan melalui perantara ia menemukan Joki untuk menggantikan peserta ujian. WD mencari Joki melalui SM, IR, MM, HR dan ER. Keempatnya masih dalam pengejaran polisi,” sebut Kombes Pol Dicky.
Lanjut Kombes Pol Dicky, broker berjanji akan memberikan uang jasa kepada Joki sebesar Rp10 sampai Rp40 juta jika peserta lulus.
Sedangkan broker meminta uang kepada peserta sebesar Rp125 sampai 150 juta.
“Yang diamankan mempunyai peran masing-masing, 4 orang berperan sebagai Joki, 1 peserta asli dan 1 berperan sabagai Broker,” pungkas Dicky.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan, selain 6 orang yang diamankan masih ada 9 orang yang dalam pengejaran polisi, diantaranya 4 berperan sebagai perantara, 2 orang Broker dan sisanya peserta.
Menurutnya, kasus ini merupakan sindikat bertaraf nasional. Sebab, Joki ini didatangkan dari luar Sulsel, ada dari Yokyakarta, Jakarta, Jawa Timur. Mereka merupakan lulusan dari fakultas-fakultas ternama.
“Modus awal, mereka membuka privat atau les CPNS, disitu berkesempatan untuk berkomunikasi,” ujar Kombes Pol Irwan.
Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa 4 lembar KTP yang diduga palsu, 4 lembar kartu ujian palsu dan pakaian yang digunakan Joki saat ikut tes. Pelaku diamankan di Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.
Para pelaku kenai pasal 263 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana, tindak pidana Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu dan atau turut serta melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun.
Sekedar diketahui, pelaksanaan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT CPNS untuk Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel kualifikasi SMA ini terbagi dalam lima sesi setiap harinya dengan diikuti sekira 11 ribu lebih peserta. Tahapan seleksi ini rencananya berakhir 30 Oktober pekan depan. [*/shar]
