SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • MPR Undur Sidang Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026 • DPMPTSP Makassar Jemput Bola di CFD Tallo, Bantu UMKM Urus NIB dan Izin Usaha • Poltekbang Makassar Latih 200 Siswa Sekolah Rakyat Tana Toraja Rakit CCTV dan Keamanan Penerbangan • Indomobil eMotor QT Sabet Gelar Skuter Listrik Entry Level Terbaik di GridOto Award 2026 • Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi • Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • MPR Undur Sidang Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026 • DPMPTSP Makassar Jemput Bola di CFD Tallo, Bantu UMKM Urus NIB dan Izin Usaha • Poltekbang Makassar Latih 200 Siswa Sekolah Rakyat Tana Toraja Rakit CCTV dan Keamanan Penerbangan • Indomobil eMotor QT Sabet Gelar Skuter Listrik Entry Level Terbaik di GridOto Award 2026 • Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi • Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara •
Nasional

PTDH Dua Guru ASN, Prof Yusril: Gubernur Sulsel Tidak Bersalah, Status Harus Dipulihkan

581
×

PTDH Dua Guru ASN, Prof Yusril: Gubernur Sulsel Tidak Bersalah, Status Harus Dipulihkan

Sebarkan artikel ini
Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan wajib memulihkan kembali status dua guru ASN asal Luwu Utara yang sebelumnya diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH).

Penegasan ini disampaikan setelah terbitnya Keputusan Presiden yang memerintahkan rehabilitasi bagi kedua ASN tersebut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Rehabilitasi itu diberikan untuk mengembalikan harkat, hak, dan kedudukan hukum mereka seperti sebelum menjalani hukuman.

Yusril menjelaskan bahwa langkah Presiden sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diatur Pasal 14 UUD 1945. “Dengan adanya Keppres ini, martabat dan kedudukan kedua ASN harus dipulihkan seperti kondisi sebelum mereka dinyatakan bersalah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, sebelum Keppres diterbitkan, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Pendapat MA kemudian dicantumkan dalam konsideran Keppres sehingga keputusan rehabilitasi memiliki dasar hukum yang kuat.

Yusril menegaskan bahwa pemberhentian tidak hormat terhadap dua guru itu merupakan konsekuensi administratif yang memang harus dilakukan pemerintah ketika pengadilan menjatuhkan vonis. Karena itu, Gubernur Sulsel disebut tidak melakukan kesalahan dalam menerbitkan keputusan PTDH.

Namun, setelah Keppres keluar, status keduanya wajib dipulihkan. “Gubernur Sulsel berkewajiban mengembalikan kedua ASN ini ke posisi awal mereka. Pemulihan nama baik berarti pemulihan kedudukan dalam kepegawaian,” tegasnya.

Yusril menambahkan, rehabilitasi bukanlah Peninjauan Kembali (PK). Putusan pidana yang pernah dijatuhkan tetap berlaku, sementara rehabilitasi hanya menyangkut pemulihan kehormatan serta status sosial. “Rehabilitasi tidak menghapus vonis pidana. Berbeda dengan PK yang bisa membuat MA memeriksa ulang perkara,” jelasnya. (Y5l/Ag4ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com