Politik Mahal
Politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah. Tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. (wikipedia)
Dengan demikian, mereka yang menduduki tampuk kekuasaan dan gila kekuasaan tak akan mau kehilangan kesempatan itu, sehingga pergiliran kekuasaan pun terjadi. Maka bisa dikatakan bahwa, pejabat yang menduduki tampuk kekuasaan dengan politik dinastinya ini bukanlah semata demi rakyat, melainkan demi melanggengkan kekuasaan dan menumpuk materi sebanyak-banyaknya.
Dan dalam politik dinasti ini, pergantian pejabat yang terpilih, apakah itu diwariskan kepada keluarga ataupun sesama kader partai, tak lagi berdasarkan pada kapabilitas dan kompetensi yang dimilikinya. Melainkan hanya berdasarkan pada popularitas, kekayaan yang dimiliki ataupun nama besar keluarga.
Maka tak heran jika nantinya mereka yang menjadi pejabat ini tak kapabel dalam mengurus rakyat. Sebab, mereka terbentuk secara instan melalui pencitraan seolah tampak sebagai sosok yang mumpuni dalam mengurusi rakyat.
Tak dapat dipungkiri pula bahwa politik dinasti dalam sistem demokrasi meniscayakan banyaknya celah korupsi. Biaya politik yang dibutuhkan dalam demokrasi sangatlah mahal, sehingga untuk memenuhinya maka dibutuhkan sokongan dari para pemilik modal untuk meraih hati rakyat.
Yang mana nantinya para pemilik modal ini berharap akan mendapatkan keuntungan sebagai balas budi atas bantuan dananya. Inilah yang menjadi salah satu pembuka peluang terjadinya korupsi.
Tak heran jika sistem politik demokrasi cenderung membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memunculkan konflik kepentingan kebijakan. Penguasa hanya menjadi alat mengukuhkan dinasti kekuasaan dan lahan mengembalikan modal para sponsornya.
Maka, wajar jika praktik korupsi, nepotisme dan korupsi begitu marak dalam sistem demokrasi yang meniscayakan politik dinasti ini.
