OPINI—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di wilayah Jawa Barat pada 27 April 2022. Dalam operasi tersebut, tim penindakan antirasuah menangkap Bupati Bogor, Ade Yasin, bersama tiga orang anak buahnya. Mereka diduga telah menyuap empat auditor BPK perwakilan Jawa Barat sebesar Rp1,9 miliar.
Penyuapan tersebut diduga demi memperoleh predikat opini WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. (kompas.com, 28/04/2022)
Sebagai informasi, Ade Yasin merupakan adik mantan Bupati Bogor sekaligus mantan narapidana korupsi, Rahmat Yasin. Kasus pejabat yang membangun dinasti politik dan berakhir di jeruji besi bukan kali ini saja.
Dilansir dari tirto.id, 28/04/2022, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko menilai, penangkapan Ade Yasin mengingatkan tentang korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik di Indonesia. Ia menilai, dinasti politik berkorelasi dengan biaya kontestasi politik sehingga mengarah pada tindakan koruptif.
Kasus dinasti politik yang akhirnya membuat kepala daerah masuk bui bukan hanya kasus Ade Yasin dan Rahmat Yasin di Bogor. Di Provinsi Banten, ada Ratu Atut Chosiyah (eks gubernur) bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Atut dan Wawan tersandung kasus korupsi alkes dan akhirnya dipenjara.
Contoh lainnya adalah kasus Wali Kota Cimahi 2012-2017, Atty Suharti yang juga menyeret suaminya, Itoc Tochija. Suami-istri ini tersandung kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017.
Lalu ada kasus Yan Anton Ferdian, mantan Bupati Banyuasin 2013-2018. Anton ditangkap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin pada 2016. Nasib Anton mirip dengan ayahnya Amiruddin Inoed, yang merupakan Bupati Banyuasin sebelumnya yang juga tersandung kasus korupsi.
Wawan memandang politik dinasti sulit diberantas. Ia menegaskan hak dipilih dan memilih adalah salah satu sandungan penghapusan politik Dinasti.
