OPINI—Pak Mamat dan bu mamat baru saja membeli sofa baru padahal sofa yang lama masih layak pakai dan bisa menampung tamu 10-15 orang pasalnya pekan depan keluarga pak mamat akan jadi tuan rumah arisan staf di kantornya dan sebagai bentuk penghormatan pak mamat akan mengundang secara khusus bosnya untuk datang kerumahnya makan siang.
Demi sofa baru itu Pak mamat terpaksa menambah utang di koperasi kantornya padahal utang sebelumnya untuk beli mobil dan furniture mewah belum juga lunas.
Pak Mamat memang di kenal sangat menjaga gengsi, rela mengutang gali lubang tutup lubang untuk menunjukkan kepada semua bahwa rumah tangganya bertumbuh dan sejahtera. Saran dari kerabat tak pernah dia hiraukan.
Padahal secara hitung-hitungan penghasilan pak mamat cukup untuk di kelola bahkan bisa di menej untuk merintis usaha namun yang terjadi gaji pak mamat habis hanya untuk bayar utang, asupan gizi keluargapun tak mencukupi karena pak mamat tak mampu memenuhi kebutuhan dapur keluarga, perut senantiasa lapar dan tentu jauh dari ketenangan, rumah tangga sering cekcok, anak-anakpun depresi terpaksa ikut menanggung akibat dari utang-utang pak mamat.
Seperti itulah kondisi negara kita saat ini pembangunan infrastruktur terus dilakukan bahkan untuk sesuatu yang tidak urgen. Ditargetkan proyek strategis nasional selesai pada tahun 2024 sayangnya masih ada 32 proyek dan 3 program yang potensial financial closing.
Seperti proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang molor pengerjaannya karena target awal 2016 dan diresmikan 2019. meski progres pembangunan KCJB sudah mencapai 88,8% dan rencananya baru akan dioperasikan pada 2023 ini.
Presiden Jokowi menyebut pembangunan KCJB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjadi lebih merata, juga meningkatkan konektivitas antarnegara ASEAN dan daya saing di kawasan negara berkembang.
Oleh karena itu saat ini pemerintah sedang fokus menuntaskan pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung namun belum juga usai dana pembangunan malah membengkak tentu hal ini mendapat sorotan.
Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berencana meminjam ke China Development Bank (CBD) sekitar Rp8,3 triliun untuk ikut menutupi pembengkakan biaya pembangunannya.
Terkait rencana pengajuan utang tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pendapat. Pemerintah, katanya, mendukung langkah yang akan diambil PT KCIC untuk dapat meneruskan proyek tersebut karena semua pihak harus mendukung transportasi massal.
“Sehingga yang namanya MRT, LRT, Kereta Api, Kereta Api Cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar agar roda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi,” ungkap Jokowi. voaindonesia.com
Seperti diketahui, Indonesia dan China baru saja menyepakati besaran pembengkakan biaya proyek ini sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun. Lebih rendah dari taksiran BPKP yang mencapai US$1,4 miliar.
