Defisit APBN Makin Melebar, Rencana Utang Makin Kencang

Penulis: Drg. Irma Fitrayani, S.Kg (Praktisi Kesehatan / Aktivis Muslimah Cinta Al-Qur'an Parepare)

0
187
Drg Irma Fitrayani SKg (Praktisi Kesehatan dan Aktivis Muslimah Cinta Al-Qur'an Parepare)

OPINI – Pandemi corona telah membuat ekonomi dunia terguncang. Angka pertumbuhan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, akan minus di 2020. Disisi lain, pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara mengalami penurunan sangat tajam.

Penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp376,7 triliun. (detikfinance.com, 20/5/2020).

Ditengah situasi wabah corona yang mengguncang Indonsia dari sisi masalah kesehatan masyarakat, kondisi ini berimplikasi kepada masalah ekonomi domestik yang cukup luas.

Kebutuhan negara terhadap dana yang tidak sedikit untuk mengcover problem kesehatan dan juga aspek-aspek terdampak lainnya, kemudian mendorong pemerintah untuk merseponnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Langkah pemerintah ini mendapat persetujuan dari DPR yang diambil dari mayoritas fraksi di DPR.

Perppu menjadi landasan hukum pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam Perppu 1 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. (detikfinance.com, 13/5/2020).

Salah satu kebijakan yang diterbitkan pemerintah pasca disahkannya Perppu tersebut pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% atau setara Rp1.028,5 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp990,1 triliun. Padahal hingga 20 mei 2020, pemerintah sudah menerbitkan Surat Utang Negara senilai Rp420,8 triliun. Ini berdasarkan draf kajian Kementrian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional. (detikfinance.com, 28/5/2020).

Pemerintah menargetkan penerbitan SBN [Surat Berharga Negara] yang lebih tinggi tahun ini. Atau naik Rp 160,2 triliun dari target APBN. Sehingga total penerbitan SBN mencapai Rp549,6 triliun.

Adapun pemerintah juga menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp5,7 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp1,3 triliun. Serta, tidak lupa menerbitkan bond atau surat utang baru atau Pandemic Bond. Nilainya mencapai Rp 449,9 triliiun. (cnbcindonesia.com, 6/4/2020)

Utang bukanlah solusi

Dalam sistem kapitalisme, instrument pendanaan utama dalam penyusunan APBN adalah pajak dan hutang, terlebih ketika terjadi defisit pada APBN. Defisit APBN semakin melebar ditengah kondisi pandemi seperti sekarang.

Disahkannya Perppu No 1 tahun 2020 seolah menjadi legitimasi pemerintah untuk mencari dana segar bagi defisit fiskal yang terjadi.

Opsi terhadap upaya relaksasi defisit fiskal diantaranya menerbitkan SUN (Surat Utang Negara), pinjaman dari bank sentral dengan cara mencetak uang baru, pinjaman di pasar uang atau modal di dalam negeri atau luar negeri, dan pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah negara-negara donor.

Dilansir dari kontan.co.id saat ini pemerintah sedang menjajaki peluang pinjaman multilateral, untuk mendapat dana tambahan dalam penanganan dampak wabah virus Corona (Covid-19).

Berdasarkan catatan, ada tiga pinjaman asing yang diketahui telah digunakan pemerintah, yaitu US$ 300 juta dari Bank Dunia (World Bank) untuk pembiayaan APBN 2020 secara umum, serta US$ 1,5 miliar dari Asian Development Bank (ADB) dan senilai US$ 200 juta-US$ 250 juta dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk menanggulangi dampak wabah virus Corona.

Peningkatan utang pemerintah ini memunculkan kekhawatiran terutama ditengah melemahnya perekonomian negara saat ini Ujung-ujungnya yang akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut adalah rakyat melalui kenaikan harga BBM, listrik, pajak dan lain-lainnya.

Banyaknya beban yang diterima rakyat akibat besarnya alokasi dana terhadap kenaikan-kenaikan tersebut akan memukul sektor riil karena daya beli masyarakat akan semakin lemah. Hal ini tentu semakin membuat perekonomian negara semakin terpuruk

Penetapan kebijakan tersebut bak buah simalakama yang harus ditanggung pemerintah. Disatu sisi, ketika pemerintah menetapkan anggaran defisit untuk menyelamatkan ekonomi rakyatnya dengan menerbitkan utang baru, dalam jangka panjang justru akan membebani rakyatnya.

Namun, jika pemerintah tidak memberikan bantuan kepada rakyatnya dalam situasi pandemi ini, tentu ekonomi rakyat akan semakin terpuruk.

Mana kebijakan yang harus dipilih? Demikianlah vicious circle atau lingkaran setan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang tidak ada ujung pangkalnya.

Disamping itu, utang yang dikucurkan oleh lembaga-lembaga internasional kepada suatu negara adalah jalan tol memuluskan intervensi mereka.

Negara pengutang akan didikte dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan kepentingan lembaga internasional.

Rakyat Indonesia tidak bisa merasakan kesejahteraan akibat utang luar negeri, yang terjadi malah kemiskinan dan kesengsaraan yang diwariskan kepada anak cucu kita.

Utang luar negeri juga mengandung bunga atau riba yang hukumnya haram dalam Islam

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al Baqoroh: 275)

Perekonomian suatu negara yang dibangun di atas pondasi utang riba tidak akan pernah stabil, bahkan bisa terjatuh dalam krisis ekonomi secara periodik.

Kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk rakyat yang menjadi harapan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bak mimpi yang belum pernah terwujud.

Oleh karena itu utang dalam negeri maupun luar negeri itu harus segera diakhiri. Negara harus melepaskan diri dari utang ribawi yang telah melucuti kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka.

Perekonomian kita harus segera diatur sesuai syariah Islam. Hanya dengan kembali pada syariah Islamlah keberkahan akan segera dilimpahkan kepada bangsa ini.

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (QS At-Tholaq:2). [*]

Penulis: Drg. Irma Fitrayani, S.Kg (Praktisi Kesehatan / Aktivis Muslimah Cinta Al-Qur’an Parepare)