OPINI—Tahun 2020 menorehkan catatan pahit dalam buku utang Indonesia. Pemerintah menarik utang yang besar guna meredam anjloknya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang merebak dari Wuhan China akhir 2019.

Pada masa pandemi, pemerintah harus menggelontorkan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit di atas 3 persen, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. (Viva.co.id)

Indonesia menghadapi persoalan kenaikan utang luar negeri sejak krisis ekonomi 1998 dan era reformasi bergulir. Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp6.000 triliun per Oktober 2020.

Tak heran jika belum lama ini Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu.

Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan “Statistik Utang Internasional (IDS)” pada Senin (12/10) itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.

Dengan mengecualikan China, negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah Brasil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki.
Paparan Bank Dunia tampaknya relevan dengan kondisi utang Indonesia. Dari data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun. (Republika.co.id)

Tahun 2020 adalah resesi pertama sejak krisis moneter 1998. Pandemi Covid-19 adalah faktor alami yang menyebabkan Indonesia mengalami resesi. Akan tetapi, pandemi ini bukanlah faktor tunggal, respon pemerintah terhadap pandemi turut “berkontribusi” besar penyebab terjadinya resesi.

Utang adalah Salah satu kebijakan yang dinilai memperberat resesi di negeri ini. Penanganan masalah dengan masalah baru.
Sialnya, dana utang yang sedianya ditujukan untuk penanganan masalah pandemi justru dijadikan bancakan para pejabat yang mengalami “defisit” hati nurani. Penanganan pandemi menjadi tidak optimal. Akibatnya, memperlambat proses pemulihan ekonomi yang telah terpukul pandemi.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, utang adalah jurus yang sangat diandalkan, selain pemungutan pajak tentunya. Utang demi utang ditumpuk setiap tahunnya, menjadikannya jurus ampuh penanganan masalah ekonomi di negeri ini dan mengabaikan potensi besar sumber daya alam yang kita dimiliki.

Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini selain gagal melindungi rakyatnya dari penyebaran pandemi Covid akibat kebijakan yang buruk, pemerintah juga telah menjerumuskan negara ini ke dalam kubangan utang, dan membuat ekonomi negara dan rakyat porak poranda.

Berbeda halnya dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam daulah Islam. Prinsip utamanya, pendapatan dan pengeluaran dalam APBN harus sesuai dengan syariah Islam.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam (Khilafah), utang bukanlah langkah kebijakan yang diambil dalam penanganan masalah ekonomi.

Sistem ketatanegaraan Islam memiliki 12 sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan syariat yaitu:

  1. Anfal, Ghanimah, Fa’i dan Khumus
  2. Al Kharaj
  3. Al Jizyah
  4. Macam-macam harta milik umum
  5. Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya
  6. Al Usyur
  7. Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda
  8. Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang
  9. Harta yang tidak ada pewarisnya
  10. Harta orang yang murtad
  11. Zakat
  12. Pajak

Sistem tersebut memungkinkan untuk mengalami defisit, akan tetapi kemungkinannya kecil karena dengan penerapan syariat Islam potensi pendapatan negara akan sangat besar. Terutama dari pos harta milik umum, seperti sumber daya alam yang semuanya dikelola oleh negara. Bukan dengan pengambilan utang luar negeri dengan sistem ekonomi Ribawi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Sejarah mencatat, Khilafah juga pernah mengalami wabah yang mematikan, baik di masa Khulafaur Rasyidin maupun Bani Utsmaniyah. Namun kebijakan penanganan wabah yang efektif dan kebijakan ekonomi yang tepat, khilafah mampu bertahan dan tidak sampai jatuh ke dalam jurang resesi. Wallahu’alam. (*)

Penulis: Nirwana S.Pd (Praktisi Pendidikan, Jeneponto)