Islam Menjamin Kebutuhan Seluruh Warga
Yang disebut problem buruh sejatinya tidak pernah muncul dalam sejarah peradaban Islam. Islam menetapkan negara bertanggung jawab penuh mengurus dan menyejahterakan rakyatnya.
Bahkan, pemimpin Islam akan ditanya tentang urusan rakyat per kepala. Bukan hanya urusan kesejahteraan mereka di dunia saja, tetapi juga soal keselamatan mereka di akhirat.
Paradigma ruhiyah nan agung ini ditopang seperangkat aturan Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Mulai dari sistem politik, ekonomi, pemerintahan, sosial, hankam, sistem sanksi, dan sebagainya. Termasuk sistem politik ekonomi Islam yang menekankan kewajiban negara menjamin kesejahteraan orang per orang.
Dalam kasus perburuhan, Islam memberi solusi komprehensif dan mendasar. Untuk urusan yang menyangkut kontrak kerja, semisal upah, beban kerja, hak dan kewajiban pekerja, syariat menempatkannya sebagai urusan murni antara buruh dan majikan atas dasar ridha keduanya.
Urusan jaminan kesejahteraan pekerja dan rakyat seluruhnya, seperti soal menciptakan peluang kerja, membangun iklim kondusif untuk berusaha, menyediakan layanan publik yang berkualitas dan murah, termasuk memastikan tidak ada kezaliman dan sejenisnya, Islam menetapkan semua itu sebagai kewajiban asasi negara.
Penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam sangat memungkinkan bagi negara mewujudkan kesejahteraan hingga taraf yang menakjubkan. Negeri-negeri Islam semacam Indonesia punya modal besar bagi negara menyejahterakan rakyatnya.
Bukankah kita punya SDM dan SDA yang begitu melimpah ruah? Jika semua potensi ini dikelola sesuai tata kelola aturan syariat, niscaya beban ekonomi rakyat tidak akan seberat sekarang.
Negara pantang menyerahkan harta milik rakyat kepada asing dan semua pihak yang tidak berhak. Kas negara tidak perlu diisi dari sumber-sumber pajak yang mencekik leher rakyat. Negara pun tidak perlu mengemis dana bantuan atau investasi yang faktanya justru menjadi jalan penjajahan.
