BADUNG—Badan Pangan Nasional memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas kinerja kerja mereka dalam melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pengendalian inflasi merupakan kegiatan strategis dari BPN.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Panel Harga Pangan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan pangan, baik di provinsi maupu kabupaten dan kota, dengan melibatkan stakeholder terkait baik K/L, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Distributor/Poktan/Gapoktan serta pelaku usaha pangan lainnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel, mendapat tiga penghargaan masing-masing untuk kategori Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terbaik se-Nasional, kemudian Gerakan Pangan Murah terbaik ke 3, dan Enumerator Produsen terbaik.
Pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Intercontinental, Kabupaten Badung, Bali Jumat 15 September 2023
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yang juga Penjabat Sekretaris Daerah hadir untuk menerima penghargaan tersebut, yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo.
Andi Muhammad Arsjad, mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan ke Pemprov Sulsel, apalagi dalam program prioritas yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur, diantaranya ada tentang pengendalian inflasi kemudian ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Kami tentu merasa bangga atau pencapaian ini, apalagi ini sejalan dengan program dari Pj Gubernur (Bahtiar Baharuddin),” kata Arsjad, Sabtu 16 September 2023.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, memiliki beberapa program yang memang terkait dengan stabilisasi pangan termasuk dengan harga.
Hal ini karena, sebagai salah satu pelaku ekonomi pemerintah memiliki fungsi penting, dalam perekonomian sebagai stabilasisasi alokasi, dan distribusi.
“Melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah, kami ingin lebih mendekatkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” sebut Arsjad.
Menurutnya, harga dan pasokan pangan merupakan indikator -indikator strategis yang saling terkait,dan biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan.
“Terjadinya, gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan, yang disebabkan dua hal yaitu pasokan atau meningkatnya permintaan,” paparnya.
Arsjad menyatakan harga pangan ini menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat, dan salah satu elemen penting dalam ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap inflasi.
“Harga pangan ini tentu memiliki pengaruh, terhadap akses pangan, kemudian ketersediaan pangan, kondisi permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan. Tentunya peran pemerintah menjadi penting, terutama dalam menghadirkan daya beli masyarakat,” paparnya.
Selain memberikan penghargaan kepada para Kepala Daerah, Badan Pangan Nasional juga memberikan secara simbolis sarana dan prasarana penguatan stok pangan (Reefer Container, Cold Storage, Air Blast Freezer) sebanyak 11 unit dari Kepala Badan Pangan kepada 8 kepala dinas provinsi penerima, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat , Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. (*/4dv)
