OPINI—Pekan pertama Februari, publik dikejutkan dengan penangkapan pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi. Hal ini terkait dengan aktivitas Pasar Muamalah yang didirikannya. Selama beroperasi, Pasar Muamalah ini tidak menggunakan Rupiah dalam bertransaksi. Melainkan menggunakan dinar dan dirham.

Dikutip dari okezone.com, penangkapan Zaim Saidi disangkakan dua pasal sekaligus. Yaitu pasal 9 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 33 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 9 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berbunyi:

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.

Sementara pada Pasal 33 berbunyi, (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
  • a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  • b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  • c. transaksi keuangan lainnya
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun, menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, KH Anwar Abbas, sebagaimana dilansir kumparan.com mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah tidak masuk ke dalam kategori mempergunakan mata uang asing. Menurutnya, transaksi di Pasar Muamalah bisa dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

Pertama, sama dengan transaksi barter. Yaitu pertukaran antara komoditas (emas atau perak) dengan barang lainnya seperti TV, sepeda, makanan dan minuman, atau produk lainnya.

Kedua, transaksi tersebut mirip dengan transaksi yang mempergunakan voucher. Karena yang akan berbelanja, membeli atau menukarkan terlebih dahulu uang rupiahnya ke dalam bentuk dinar dan dirham, baru mereka bisa berbelanja di pasar tersebut. Praktik transaksi mempergunakan voucher ini juga sudah banyak terjadi di negeri ini.

Ketiga, dinar dan dirham yang mereka pergunakan itu mirip dengan penggunaan koin di tempat permainan anak-anak, di mana kalau sang anak ingin mempergunakan mainan A misalnya, maka dia harus membeli koin dulu dengan rupiah, lalu koin itulah yang digunakan untuk membayar permainan.

Maka, jika demikian mengapa aparat begitu cepat bertindak terkait penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah-nya Zaim Saidi? Betulkah karena ingin  menertibkan peredaran mata uang selain Rupiah? Jika ia, bagaimana dengan mata uang asing yang banyak beredar melalui transaksi jual beli oleh para wisatawan asing seperti Dollar atau Yuan? Jika serius, bukankah seharusnya para pengguna itu juga ditertibkan?

Akhirnya memang tampak perlakuan yang sangat paradoks. Transaksi dinar-dirham yang tidak merugikan siapapun karena tidak terkait dengan penggunaan mata uang asing, mendapat perlakuan diskriminasi bahkan inisiatornya ditangkap polisi. Sementara para pengguna mata uang asing dibiarkan dan tak diusik meski banyak bukti penggunaannya dalam transaksi jual beli yang bisa saja akan melemahkan nilai rupiah.

Sebagaimana diketahui, dinar dan dirham mengacu pada mata uang yang telah dipakai pada masa lalu khususnya di jazirah Arab baik pada masa sebelum maupun sesudah berdirinya kekuasaan Islam di Madinah. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas sedangkan dirham terbuat dari perak. Dalam perkembangannya, mata uang ini digunakan sebagai mata uang resmi yang diakui pada era Islam sejak zaman Rasulullah hingga masa Kekhilafahan Islam.

Fobia Islam?

Di sisi lain, koin-koin dinar dan dirham yang digunakan tersebut sejatinya adalah koin-koin yang dibeli atau dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Jadi bukan buatan sendiri atau diambil dar negara tertentu. Bahkan bisa dikatakan hampir tak ada satu negarapun di dunia saat yang menggunakan dinar-dirham sebagai mata uang resmi.

Kita khawatir, ini bukan soal penertiban mata uang. Namun tindakan diskriminasi terhadap dinar dan dirham yang dianggap ada unsur Islam di dalamnya. Dengan kata lain, ini adalah persekusi terhadap sesuatu yang dianggap mencerminkan Islam. Sekaligus menunjukkan perilaku fobia (takut yang berlebihan) terhadap Islam. Bahwa Islam dianggap sebagai musuh, pembawa masalah, bahkan meski terhadap koin dinar dan dirham yang cenderung lekat dengan Islam.

Padahal, jika merujuk sejarah, tak dipungkiri keberadaan dinar dan dirham di masa lalu telah diakui sebagai mata uang paling stabil di dunia. Sementara di masa kini, dominasi mata uang khususnya dolar atas mata uang negara-negara lain di dunia, telah nyata menimbulkan spekulasi hingga inflasi yang mengakibatkan krisis ekonomi dari masa ke masa.

Maka seharusnya, daripada memusuhi dinar dan dirham berserta inisiatornya, lebih baik berpikir antisipatif, bahwa di tengah kemelut terus melemahnya mata uang Rupiah atas Dolar, dan bukti stabilnya dinar dan dirham dari masa ke masa, menjadi hal yang sangat mungkin untuk menjadikan dinar dan dirham sebagai alternatif yang solutif di masa depan. Jika terbukti terbaik dan tidak bikin rugi, kenapa harus ditakuti dan dikriminalisasi?. (*)

Penulis: Undiana (Aktivis Muslimah, Pegiat Literasi)