OPINI—Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak keras perihal aturan Permendag. Aturan tersebut menyangkut besaran jumlah peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Cholil Nafis dalam keterangannya, Minggu (7/11), Permendag RI No. 20 tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ini memang memihak kepentingan wisatawan asing agar datang ke Indonesia, tetapi merugikan anak bangsa dan pendapatan negara.

“Kerugian negara terletak pada perubahan pasal 27 Permendag tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengecualian bawaan minuman beralkohol (minol) boleh di bawah 1000 ml menjadi longgar di Permendag No. 20 tahun 2021 bahwa minol bawaan asing boleh 2500 ml. Pastinya ini menurunkan pendapatan negara,” terang Cholil Nafis, (Kumparannews, 7/11/2021).

Jika ditelaah lebih jauh, Permedag dinilai hanya akan membuka peluang menjamurnya minol di tengah masyarakat dan menuai kerugian negara. Hal ini jelas akan semakin merusak moral generasi bangsa. Sebab, semakin banyak kuantitas beredarnya miras yang dibawa oleh wisatawan asing kemungkinan besar akan berinteraksi dengan generasi muda. Padahal, jumlah minol yang beredar saat ini sudah cukup merusak generasi dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hal kerugian negara, sebelumnya jumlah minol yang dibawa bawah 1000 ml, kini adanya aturan baru berubah menjadi 2500 ml. Jadi, negara akan membiarkan 1500 ml minol beredar bebas tanpa pengawalan dari negara.

Mengancam Generasi Muda

Tak dapat dimungkiri, kian hari arus liberalisasi terus merusak generasi. Pengaruh buruk seperti pergaulan bebas, tawuran dsb, mewarnai interaksi mereka. Ini diperparah dengan aturan minol yang semakin longgar untuk diedarkan di tengah masyarakat.

Minuman beralkohol tak jarang menjadi pemicu prilaku amoral. Akibat kehilangan kesadaran sehingga mudah terprovokasi melakukan kejahatan. Disisi lain, mengonsumsi minol biasanya tak cukup hanya sekali dan butuh biaya, dari sinilah pemicu kejahatan berikutnya dilakukan.

Budaya yang permisif telah mengubah wajah generasi saat ini. Menganggap semua itu hanya masalah sepele yang tak berarti. Pelegalan aturan minuman beralkohol telah menggenapkan permasalahan negeri. Seyogianya mereka disiapkan menjadi pemimpin terbaik di masa depan kelak. Memberi edukasi dan difasilitasi untuk mengembangkan potensi diri.

Dengan memudahkan memperoleh pendidikan, mensupport untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga mereka berlomba-lomba mengembangkan potensi untuk menebar manfaat di negeri tercinta. Selayaknya pemerintah melakukan hal demikian untuk generasi muda bangsa. Bukan justru membuat kebijakan yang berpotensi mengancam generasi.

Akar Masalah

Masalah generasi muda terus terjadi seolah tak kunjung usai. Solusi yang harusnya menyelesaikan permasalahan nyatanya mandul, hanya tambal sulam aturan. Apa yang terjadi merupakan konsekuensi diterapkannya sistem kapitalisme, yang berasaskan ide sekulerisme (pemisahan agama dengan kehidupan). Meniadakan campur tangan Sang Pencipta dalam mengatur kehidupan.

Menggunakan hukum buatan nilai semata, dimana kemanfaatan adalah tujuan akhir. Wajar ketika setiap kebijakan lahir dari sistem saat ini, hanya melahirkan keuntungan semata bagi segelintir orang. Disisi lain, gempuran arus liberalisasi melalui pergaulan bebas telah terpampang jelas di depan mata. Semakin bebas tanpa batas, sayangnya hak-hak tersebut lindungi melalui platform HAM. Jadi, bagai gayung bersambut Permendag telah mengamini kebijakan sistem saat ini.

Apakah demi menambah pemasukan negara melalui visa wisatawan asing? Bagaimana nasib generasi muda di masa depan? Jika generasi muda adalah pemimpin masa depan, apa yang pemerintah siapkan untuk mereka?

Dalam pandangan Islam, meminum khamar merupakan tindakan maksiat yang melanggar hukum syariah. Rasulullah Saw telah memperingatkan para pembuat, penjual, peminum, penyaji khamar dengan peringatan yang keras.

Beliau bersabda, “Allah melaknat minuman keras, orang yang mengonsumsinya, yang menuangkannya (kepada orang lain), penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk memeraskannya (membuat minuman keras), pembawanya, orang yang meminta untuk membawakannya, dan orang yang memakan hasil dari penjualannya.”(HR Abu Dawud dan Al-Hakim).

Begitu besar pengaruh minuman beralkohol sehingga Allah Swt memberi peringatan keras. Ancaman dosa besar tidak hanya berlaku bagi penikmatnya, tetapi bagi yang ikut berkontribusi langsung. Oleh sebab itu, penolakan seluruh elemen masyarakat sangat berpengaruh. Menolaknya tak boleh hanya pada pelonggaran kuantitas miras. Melainkan masyarakat harus menolak secara menyeluruh masuknya miras berapapun jumlahnya. Disamping masyarakat harus menentang produksi hingga sampai pada yang mengonsumsi miras apapun alasannya karena bertentangan syariat Islam.

Seperti bentuk larangan lain, Islam menentukan Had atau Hudud yang berarti hukuman atas pelanggar larangan Allah. Rasulullah Saw sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin kaum Muslim telah memberi contoh bagi manusia. Ketegasan Rasulullah dalam memberi sanksi pelaku pelanggaran meminum khamar yaitu dicambuk 80 kali. Perihal minuman beralkohol, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi berpendapat dalam kitab Minhajul Muslim, bahwa hukuman peminum khamar adalah dengan dicambuk 80 kali pada bagian punggungnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan yang shahih dan institusi yang menerapkannya secara kaffah. Sehingga bukan hanya pembuat, pengedar dan peminum yang dihilangkan. Namun, sistem yang menyuburkan pelanggaran pun harus dihilangkan.

Saatnya masyarakat menolak seluruh aturan yang merusak generasi bangsa. Dan kembali kepada sistem yang diturunkan Allah Swt yang memberikan keamanan kepada negeri dan generasi. Menjadi negeri yang penuh berkahi, tak hanya memberi manfaat di dunia namun juga di akhirat. Wallahu a’lam bish-showwab. (*)

 

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, S.S (Pemerhati Sosial Masyarakat)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.