OPINI—Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Seperti utang Indonesia saat ini. Sejak mulainya pandemi Covid 19 utang Indonesia makin melambung tinggi. Presiden kian gencar berutang sana sini guna menutupi kecacatan negeri dalam bidang ekonominya. Terbukti dengan data pinjaman Indonesia. Utang pemerintah terus bertambah, puncaknya di tengah pandemi Covid-19.

Hingga April, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai Rp6.527,29 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa utang badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan non perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp2.143 triliun.

“Total utang publik sekarang mencapai Rp8.504 triliun. Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp 10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (3/6/2021).

Padahal jika dilihat negara peminjam lebih luas dan kaya akan SDAnya, dibandingkan dengan negara yang meminjamkan utang. Bahkan luas wilayah dan kekayaan alamnya tidak mencapai setengah dari luas negara peminjam.

Aneh, seharusnya dari pengolahan SDA negara mampu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, mampu untuk melunasi utang yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, mengapa malah pengelolaan SDA tidak menunjukkan hasil apapun. Justru yang ada SDA makin menipis, dengan utang yang makin menebal. Inilah buah penerapan sistem kapitalis – sekuler.

Makna dari kapitalis adalah pemilik modal, segala macam kekayaan alam di Indonesia habis di raup oleh para kapitalis. Hingga tidak menyisakan untuk para rakyat kecuali gigit jari. Kejam, begitulah sistem hari ini. Aturan-aturan yang dibuat pun untuk memuaskan para penguasa. Makin keatas makin tumpul, makin kebawah makin lancip. Indonesia hanya berpihak kepada para pemilik modal, dan melupakan rakyat.

Negara luar nyata telah mampu mengontrol dan menggerakkan Indonesia sesuai dengan keinginan mereka. Terbukti dengan segala macam aturan yang pemerintah keluarkan, selalu saja menguntungkan pihak asing. Seperti hubungan Indonesia dengan Amerika dan China yang terikat utang yang sangat banyak.

Pantas saja TKA China bebas keluar masuk ke Indonesia. Begitu juga Amerika berhasil menjadikan Indonesia menjadi salah satu bonekanya. Sungguh miris, sejak puluhan tahun yang lalu Indonesia tidak pernah mampu menjadi negara yang kuat, mandiri, dan adil. Selalu saja diperas dan dijajah oleh pihak asing, baik itu dalam hal kekayaan alamnya bahkan juga politiknya.

Bahaya Pembangunan Berbasis Utang
Banyaknya utang saat ini, membahayakan eksistensi suatu negara. Khususnya negeri-negeri kaum muslimin. Pada dasarnya utang luar negeri merupakan jalan bagi negara-negara besar untuk menjajah perekonomian suatu negara. Utang-utang yang diterima oleh negeri kaum muslimin pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan.

Jadi menggunakan utang luar negeri untuk kebutuhan-kebutuhan negara merupakan suatu langkah yang berbahaya. Terutama bagi eksistensi suatu negara. Dalam jangka pendek utang luar negeri menimbulkan bahaya terhadap jatuhnya nilai mata uang, adapun dalam jangka panjang utang luar negeri menimbulkan kekacauan pada struktur APBN.

Tidak hanya itu, faktanya utang-utang yang diberikan oleh luar negeri menggunakan sistem riba. Karena ada perhitungan _read of interest_ tingkat suku bunga yang dibebankan kepada utang selama utang pokoknya tidak dilunasi. Utang ini akan terus bertambah dan menumpuk. Sementara transaksi riba dalam pandangan Islam adalah aktivitas yang diharamkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah al-baqarah yang berbunyi:

اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Maka dari itu menggunakan utang luar negeri untuk kebutuhan negeri seperti pembangunan hanya menjadikan negara makin terpuruk. Indonesia akan terjebak debitor multilateral yang pada akhirnya menjadikannya ketergantungan. Dan dampaknya kebijakan-kebijakan di negeri penghutang akan dapat disetir.

Solusi Islam Tanpa Utang

Baitulmal merupakan sistem keuangan negara yang berdasarkan pada syariat islam. Ada tiga pendapatan besar yang diperoleh negara tanpa melibatkan pajak dan utang.

Pertama, Bagian Fa’i dan Kharaj. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong fa’i bagi seluruh kaum muslim, dan pemasukan dari sektor pajak (dharibah) yang diwajibkan bagi kaum muslim tatkala sumber-sumber pemasukan baitulmal tidak mencukupi.

Kedua, Bagian Pemilikan umum. Seperti sumber daya alam yang melimpah digolongkan menjadi kepemilikan umum, bukan milik negara. Negara tidak boleh memberikannya pada asing atau privatisasi. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya diperuntukan bagi kemaslahatan umat sepenuhnya. Bisa dalam bentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan lainnya

Ketiga, Bagian Sedekah. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Pos ini hanya didistribusikan pada delapan golongan sesuai firman Allah SWT. Skema pembiayaan ini menjadikan kas negara, yaitu baitul mal menjadi relatif stabil dan tidak mudah defisit.

Keunggulan solusi Islam menyelesaikan persoalan hidup telah dibuktikan dengan sejarah peradabannya yang gemilang salah satunya masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pelayan umat, dan bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan umat. Kesejahteraan rakyat begitu terasa hingga sangat sulit untuk menemukan orang yang dapat diberikan zakat, infak, dan sedekah.

Sayang, jika negeri ini masih saja menjeratkan diri kepada ekonomi kapitalisme liberal. Padahal jelas terlihat jika hanya sistem ekonomi islam sajalah yang mampu menjadikan negeri menjadi negeri yang memiliki keuangan yang stabil dan kuat. Serta, akan terbebas dari setiran asing yang hanya mendatangkan kezaliman. Wallahu’alam. (*)