Namun, benarkah Permenaker ini menjadi cara yang tepat untuk meyelesaikan masalah ini? Bisakah aturan yang sudah diterbitkan ini melindungi PMI atas kekerasan yang menimpanya?
Jika kita pikirkan dengan pemikiran yang cemerlang maka tentu ini bukanlah solusi tuntas, bukan akan menyelesaikan masalah malah hanya akan menambah masalah baru saja. Jika memang pemerintah peduli pada rakyatnya seharusnya semua PMI dipanggil pulang dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk suami-suami mereka.
Sehingga para perempuan tidak perlu bekerja banting tulang membantu suami mereka mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Para permpuan cukup fokus bagaimana menyiapkan generasi yang unggul.
Persoalan dasar yang melatar belakangi kekerasan terhadap PMI sejatinya adalah kemiskinan yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah nyata merampas hak rakyat dan mengurangi fungsi negara dalam mengurusi rakyatnya. Sistem ini juga melegalkan perampasan SDA yang sejatinya merupakan hak rakyat sehingga rakyat harus “banting tulang” di negeri orang.
Andai saja pengelolaan SDA dikelola negara, bukan hanya ekonomi negara yang selamat, melainkan juga ekonomi rakyat. Ini karena sumber mata pencarian akan banyak terbuka ketika pengelolaan SDA dari hulu ke hilir dikuasai negara.
Sayangnya, saat ini penguasa malah menyerahkan semuanya pada asing. Walhasil, fenomena banjirnya tenaga kerja asing di tanah air terjadi saat angka pengangguran sangat tinggi. Fenomena ini bisa kita lihat di kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, begitu banyak TKA disana.
Sistem ini pun menyuburkan perdagangan manusia (human trafficking) sebab kebebasan tanpa batas seolah membolehkan manusia satu berkuasa terhadap manusia lainnya.
Nyawa manusia tidak lebih berharga dari barang-barang produksi karena statusnya dianggap sebagai komoditas semata. Bukan hanya di Malaysia, hampir di setiap negara, PMI kerap diperlakukan tidak manusiawi.
Oleh karenanya, menghilangkan problem PMI ini bukan sekadar melalui Permenaker, melainkan harus ada upaya mendasar dan menyeluruh, yakni mengganti sistem ekonomi kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam.
Inilah alasan mengapa kita harus menghempas jauh sistem kufur dan mengambil sistem Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sistem ekonomi dalam islam tentu berbeda dengan sistem kufur yang sedang eksis saat ini.
Negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi para lelaki, salah satunya dengan mengelola SDA sendiri. Selain hasilnya akan dinikmati oleh rakyat, proses pengelolaan yang begitu besar juga akan sangat menuntut banyak pekerja.
Dengan begitu, lapangan kerja akan melimpah ruah. Rakyat tidak perlu menjadi PMI hanya untuk mencari sesuap nasi karena nasi di negeri sendiri saja sudah banyak sekali. Jika perekonomian negara sudah kuat, persoalan hidup umat selesai.
Para ibu akan fokus melahirkan generasi gemilang yang siap memimpin dan para ayah bisa melaksanakan kewajibannya secara baik. Bukankah kehidupan seperti ini yang akan mengantarkan pada peradaban yang agung?
Kaum perempuan pun akan sejahtera di bawah naungan sistem Islam (Khilafah). Dalam konsep ekonomi Islam, nafkah perempuan ditanggung oleh walinya. Jika seluruh walinya tidak bisa, negaralah yang akan menafkahinya langsung. Wallahu ‘alam. (*)
Penulis: Nurzyanti Jani (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
