OPINI – Kebijakan hari ini sering kali menghadirkan istilah dengan makna yang baru di telinga. Jaminan kesehatan hadir berupa iuran bulanan. Bantuan modal usaha dalam bentuk utang berbunga tinggi. Selanjutnya yang terbaru istilah tabungan tapi bersifat wajib.

Secara umum, tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya dan dapat diambil kapan saja tanpa terikat perjanjian dan waktu.

Berbeda dengan tabungan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang diterbitkan penguasa hari ini.

Tapera: Tabungan Perumahan Rakyat

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera tersebut.

Pasal 15 dalam PP tersebut tertulis: “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri”.

Kemudian, dari angka 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang diambil dari gaji pegawai, (VIVA.co.id, 03/06/20).

Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut.

Pasalnya, iuran ini nantinya akan berlangsung dalam jangka panjang. Jangan sampai, kata dia, iuran ini justru membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas juntrungnya.

Tak kalah penting, kata dia, adalah transparansi pengelolaan dana Tapera. Karena sifatnya iuran dalam jangka panjang, tentunya dana Tapera berpotensi menjadi dana besar.

Dalam hal ini, Badan Pengelola (BP) Tapera bertanggung jawab atas dana jumbo tersebut. Pemerintah sendiri telah menetapkan keanggotaan BP Tapera sejak 2019 lalu.

Totok berharap dana ini tidak menjadi ‘bancakan’ oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lantaran akan mengendap dalam kurun waktu lama, (CNN Indonesia.com,03/06/20).

Tambahan Beban Ekonomi Rakyat

Di tengah pandemi yang korbannya masih tinggi, ada saja celah pemerintah untuk menambah beban ekonomi rakyat. Ada beberapa hal yang mengakibatkan PP Tapera patut dikritisi.

Misalnya prinsip gotong royong yang harusnya tolong menolong, ini malah iuran bersifat wajib. Terlebih dana baru bisa dicairkan jika peserta meninggal atau sudah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun.

Jika tabungan tersebut dibutuhkan sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka akan sulit dimanfaatkan. Ini lebih mirip pajak daripada tabungan.

Pasal 38 Nomor 25 Tahun 2020 menyebut, tak semua peserta Tapera bisa menikmati manfaat kepemilikan rumah meski rutin membayar iuran.

Syarat mendapatkan skema pembiayaan dari BP Tapera adalah sudah memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan belum memiliki rumah.

Selain itu PP Tapera berpotensi menjadi lahan baru koruptor, seperti kekhawatiran Totok yang berharap dana ini tidak menjadi ‘bancakan’ oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lantaran akan mengendap dalam kurun waktu lama.

Penerbitan PP Tapera di tengah wabah juga menampakkan kepedulian pemerintah yang sangat rendah. Pemerintah tega menarik iuran dan menambah beban hidup di saat ekonomi semakin melemah.

Pastinya kebijakan ini akan menambah pengeluaran rakyat. Alih-alih menjadi tabungan masa depan, Tapera justru sangat berpotensi menjadi beban baru bagi pekerja/pegawai, terlebih di masa-masa sulit saat pandemi ini.

Pasalnya, gaji pekerja sudah mengalami pemangkasan dari banyak sisi baik dalam bentuk pajak atau iuran.

Seperti pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan terbaru iuran Tapera.

Makin mengecil gaji pegawai ASN dan para pekerja dipotong berkali-kali.

Di samping itu ada kebutuhan sehari hari yang mendesak dan tidak ditanggung pemerintah juga semakin hari mengalami kenaikan.

Korban Covid terus melonjak, tagihan listik mencekik, tagihan PDAM naik, iuran makin banyak, lengkap sudah penderitaan dalam sistem hari ini.

Wajar saja karena kita tengah hidup dalam sistem sekuler yang tidak menjadikan akidah sebgai asas kebijakan dan kapitalisme yang menjadikan materi sebagai prioritas.

Solusi dalam Islam

Dalam Islam, pemimpin atau pejabat pemerintahan merupakan pelayan atas urusan rakyatnya, bukan sebaliknya minta dilayani. Sebagaimana Nabi saw bersabda, “Sayyid (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Pemimpin itu hadir memberi layanan sebaik mungkin dan memudahkan urusan rakyat merupakan bagian memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan mempersulit urusan publik merupakan bentuk kezaliman terhadap rakyat.

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Sudah seharusnya penyelenggaraan perumahan rakyat sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Tanpa kompensasi, tanpa iuran wajib, tanpa tambahan beban rakyat.

Negara bukan regulator dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, apalagi menjadi pengumpul dana rakyat di bawah arahan kapitalis.

Maka sulit mewujudkan pejabat yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap urusan rakyatnya, jika bukan pejabat yang takut pada Allah dan hanya tunduk pada korporasi.

Hanya Islam satu-satunya harapan yang akan melahirkan pemimpin yang akan benar-benar menjalankan amanah dengan baik untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dengan penerapan syariat Islam, fungsi negara bisa kembali normal dan kita bisa mendapat berkah dengan penerapan aturan Allah. Wallahu a’ lam bii shawwab. (*)

Penulis: Nurasia, S.Pd (Aktivis Muslimah)